BANDUNG--MI: Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung, Jawa Barat, Ganjar Kurnia menjamin tidak akan menaikkan biaya pendidikan pascapembatalan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) oleh Mahkamah Konsititusi.
Pasalnya, dana subsidi pemerintah dan pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga sudah mampu menutupi biaya operasional pendidikan di Unpad.
"Kami sama sekali tidak pernah berpikir untuk memperbesar porsi pendapatan dari uang mahasiswa. Karena otonomi perguruan tinggi menuntut PTN untuk kreatif mencari pendanaan di luar sumbangan mahasiswa," kata Ganjar di Bandung, Sabtu (10/4).
Ia menjelaskan, dana yang dihimpun dari mahasiswa hanya cukup untuk menutupi 30% dari total biaya operasional pendidikan di Unpad. Sedangkan sisanya, sebesar 35% di antaranya dari subsidi pemerintah dan 35% lagi dari kerja sama dengan pihak ketiga.
Sebagian besar sumbangan mahasiswa maupun subsidi pemerintah habis untuk membayar pengeluaran rutin seperti gaji pegawai dan perawatan gedung. Pendapatan dari kerja sama dengan pihak ketiga dipakai untuk investasi fasilitas pendidikan dan pembangunan gedung baru.
Ganjar mencotohkan, dana pembangunan Gedung Rektorat baru di Jatinangor, Sumedang, dan sport center Unpad yang mencapai Rp71,5 miliar berasal dari kas Unpad dan bantuan pihak ketiga. (AX/OL-01)
10 April 2010
21.08 WIB
( Twitter : MIdotcom ) Media Indonesia Mobile
No comments:
Post a Comment